Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II benar-benar merepresentasikan sikap kultur politik “kolektifitas-tunggal” SBY yang berusaha sampai di “the last minite politics” mengakomodir terwujudnya distribusi politik-profesional  yang proforsional dalam rangka membangun daya kohesi politik dalam koalisi pemerintahan.  Suatu sikap stratejik politik pragmatik yangf non-antagonistik  dan berusaha merangkul semua pihak dalam satu kesatuan tujuan. Saat ini tahapan perjalanan sejarah anak bangsa hasil Pilpres 2009 masuk ke sisi penting dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat secara demokratis dan konstitusional (20 Oktober 2009). Susunan awal yang sudah berakhir dalam seleksi Kabinet juga sudah dijalani, saat ini tinggal pelantikan para Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang dipercayakan untuk mensukseskan RPJM KIB-Jilid II 2009-2014.

Format para Menteri yang mengisi sisi ekonomi juga menunjukkan kontiniunitas kebijakan ekonomi, dan reaksi pasar diharapkan akan semakin positif. Perdebatam neo-liberalisme yang dianggap selalu memanjakan pasar (pro-pengusaha besar)  dan kepentingan ekonomi luar dengan dihadapkan dengan politik populis sosialisme ekonomi kerakyatan dengan menempatan kebijakan pro-rakyat kecil  akan semakin memudar,  jika tidak dikatakan akan berakhir.  Hal ini perlu dipahami apabila agenda formulasi kebijakan ekonomi kedepan bisa saja menempatkan kombinasi dua dinamika pendulum ekonomi yang relatif lebih fleksibel. Ada suatu kebijakan yang berpijak pada upaya memberikan fasilitas yang besar bagi pengusaha untuk memperkuat struktur ekonomi (economic growth side) dan membuka akses yang semakin luas bagi internasionalisasi ekonomi disamping proteksi dalam negeri, dan bisa pula pendulum  dan episentrum ekonomi terkonsentrasi pada kebijakan subsidi dan proteksi kepentingan rakyat banyak (social equity side). Secara politik KIB-Jilid II tentu tidak akan menggiring kebijakan ekononi anti-pembangunan sosial yang bisa menjauhi rakyat. Apalagi resiko politik dari suatu kebijakan yang tidak pro-publik akan sangat besar di taruhan politik lima tahun kedepan (Pemilu-Pilpres 2014) dimana  penyebaran kekuatan politik diestimasi akan semakin melebar dengan daya kompetisi yang semakin sengit.

Dengan tidak masuknya PDIP, Partai Hanura dan Partai Gerindra dalam koalisi politik di posisi legislatif-eksekutif, maka setiap kebijakan yang terdeviasi atas kepentingan rakyat akan menguntungkan  “trio-oposisi” ini kedepan. Hal ini mudah dibaca, setiap kebijakan yang tidak pro-rakyat oleh Pemerintah akan menjadi komoditas politik yang mudah oleh kekuatan politik di luar Pemerintah. Jadi terdapat korelasi positif antara kebijakan politik ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan stabilitas politik itu sendiri dalam pemerintahan. Meskipun secara sistemik KIB-SBY-Boediono merupakan satu kesatuan pemerintahan, namun latar belakang politik elit yang memimpin departemen juga memiliki implikasi sisi kepentingan ganda. Secara kolektif-institusional,  kesuksesan dalam memenuhi visi-misi KIB bisa dianggap pencapaian bersama, tetapi juga bisa dipandang sebagai prestasi politik elit Parpol yang memimpin Departemen, Kementerian atau LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) yang bersangkutan. Insya Allah kita memahaminya.