Proses rekrutmen pejabat politik publik di institusi eksekutif yang diformat untuk struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-Jilid II dibawah pemerintahan SBY-Boediono memasuki stadium sangat menentukan. Enam belas posisi sudah masuk ke seleksi “posisi jadi”. Ketiga posisi di Menko (Polhukam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat) yang menjadi “tiga serangkai” yang akan merangkai Kabinet atas bidang-jamak di  politik, hukum, pemerintahan, luar negeri, pertahanan dan keamanan, kemudian dibidang ekonomi, keuangan, perbankan dan pembangunan (fisik) serta bidang yang menyangkut kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (SDM, pendidikan, kesehatan, agama, pemuda, olahraga, peranan wanita, dll.) merupakan tiga posisi penting yang diisi oleh orang-orang yang sangat tepat. Masuknya Hatta Rajarsa (PAN) dan Agung Laksono (Partai Golkar) akan semakin memperkuat bukan hanya dua dari tiga pilar utama pembangunan ekonomi dan sosial dalam KIB saja tetapi juga akan memperkuat basis koalisi “permanen di DPR (politik) dimana posisi “political bargainning” oleh Partai Demokrat akan terbantu oleh Partai Golkar dan PAN. Keberadaan dua “jenderal publik” di posisi politik stratejik yakni Menko Polhukam (Djoko Suyanto) dan Sutanto (Kepala BIN/Menpan) akan memantapkan stabilitas politik dan dinamika  reformasi aparatur pemerintahan. Apalagi jika kombinasi untuk memperkuat kinerja aparatur di jajaran Depdagri akan dikomandoi oleh Gamawan Fauzi (Mendagri) yang dikenal sebagai pelopor papan atas dalam upaya membangun  birokrasi yangideal yakni  “clean government and good governance” suatu cita-cita mulia terwujudnya aparatur pemerintahan khususnya di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang penuh  amanah, bermarwah dan profesional.

Terdapat dua keterjaminan stabilitas politik papan atas  yang tentunya akan semakin menguat KIB-Jilid II. Pertama adanya kontrak politik koalisi yang akhirnya membuka akses posisi stratejik aliansi politik dalam Kabinet misalnya  bagi PKS (Menkominfo), PPP (Mensos), Partai Golkar (Menko Kesra) dan juga PKB (Menaketrans), PAN (Menko Ekonomi), kedua dengan masih bertahannya beberapa “muka” lama yang tentunya juga mampu mengantar karir politik SBY ke masa bhakti ke-Presidenan kedua (2009-2014). Stabilitas politik-pemerintahan, ekonomi-pembangunan, dan sosial-kemasyarakatan merupakan kohesi kerja dan kerjasama sosok seperti yang dalam KIB Jilid II diestimasi akan diisi oleh Sri-Mulyani (Menkeu), Mari Eka Pangestu (Mendag), Jero Wacik (Menbudpar), Muhammad Nuh (Mendiknas/Mensos), Sudi Silalahi (Mensesneg) terutama Hatta Rajarsa (Menko Perekonomian). Kombinasi komposisi awal susunan KIB Jilid II yang ada  sebagaimana yang diberitakan oleh media massa, merupakan sisi awal untuk mengawali optimisme pemerintahan SBY-Boediono. Tentunya kita mengharapkan akan muncul tokoh yang tidak hanya populer tapi memiliki kapasitas dan kapabilitas yang selanjutnya akan terpilih oleh SBY-Boediono untuk melengkapi 16 nama yang sudah dirilis dan diekspose ke medi massa.

Kepada putra-putri terbaik bangsa yang kemudian secara meyakinkan dipercaya oleh SBY-Boediono akan membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu 2009-2014 tentunya diharapkan akan mampu mensukseskan program 100 hari yang mengawali sinkronisasi pelaksanaan disamping sebagai pertimbangan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja awal Kabinetnya dalam perspektif yang lebih luas. Masyarakat juga mengharapkan Program 100 hari yang lebih konkrit setelah terbentuknya KIB dapat dijadikan suatu langkah awal untuk memantapkan RPJM kedua KIB agar semakin terintegrasi ke dalam RPJP bangsa yang kita cita citakan ini.  Hal yang perlu dicatat bahwa Kabinet  yang ada merupakan komposisi terakhir masa kepemerintahan (kedua SBY) yang tentunya SBY juga tidak akan membiarkan dimasa terakhir kepemimpinannya meninggalkan kesan yang kurang baik baik secara politik, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Insya Allah, semoga sukses.