Politik Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan

Posted by H. Syamsul Bahrum, Ph.DADD COMMENTS

Memperingati HUT RI ke 64 dalam konteks politik saat ini berada di tahun (2009) yang sangat menentukan bagi arah pembangunan bangsa ke depan. Hal yang paling menggembirakan adalah bahwa kita telah melaksanakan Pemilu 2009 dengan sukses, maka secara politik institusional akan terisi para elit baru dan lama (legislator) dalam kelembagaan yang sudah ada baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau DPRD Kota. Pada saat yang sama, Pemilu 2009 sudah pula menghasilkan anggota DPD RI (senator).  Saat ini, Indonesia juga telah sukses melewati masa krisis dan kritis di awal  “global economic turbulence”,  dan ketika ini pula kita sudah berada pada proses pemulihan ekonomi .(economic recovery). setelah “cedera dalam pengaruh arus efek kriris global. Wajar, jika fokus bangsa Indonesia adalah bagaimana menstabilkan politik dalam negeri yang sempat terganggu aksi terorisme, dan yang lebih penting kembali meningkatkan roda perekonomian bagi kemakmuran rakyat dibawah keanggotaan DPR/D yang baru (2009-2014) dan dibawah kepemimpinan pemerintahan SBY-Boediono di Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2014). Tentunya kita mengharapkan pelaksanaan Pilkada di 33 Provinsi dan 440 lebih Kabupaten dan Kota yang ada paska Pemilu dan Pilpres 2009 dapat berjalan lancar secara nasional.

Saat ini terdapat dua tantangan anak bangsa yang harus disukseskan mengatasinya yakni (politik di tataran nasional) dan (ekonomi di tingkatan global) yang terjadi serentak. Kedua tantangan ini jika dapat diatasi maka akan mempercepat menuju “the BAADS-Indonesia” yakni Indonesia yang Bersatu, aman, Adil, demokratis dan Sejahtera”.  Merujuk dari pokok-pokok pikiran diatas, adalah wajar jika thema HUT RI ke -64 yakni “Dengan Semangat Proklamasi  17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kedewasaan Kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi Serta Kita Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera”.

Kemudian yang semakin menarik adalah di tahun 2009 ini pelaksanaan Pilpres 2009 dapat terselenggara dengan baik.  Beberapa pemikiran yang mendasarinya adalah (1). Persoalan siapa yang menang bagi masyarakat menjadi faktor kedua, tetapi yang terpenting adalah agenda Pilpres dapat dilaksanakan relatif damai, (2). Pelaksanaan Pilpres semakin lebih efisien karena dilaksanakan satu putaran. Hal yang perlu dicatat bahwa hasil Pilpres  sangat signifikan (60,8 %) sehingga yang menang raih suara mayoritas (the win takes all) dan secara faktual memperkuat argumentasi kemenangan, (3). Ketika hasil Pilpres 2009 digugat dan mekanisme konstitusional telah dilalui dengan berbagai adu argumentasi, saksi dan alat bukti fisik lainnya, dan akhirnya hasil akhir diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sisi fakta politik semakin diperkuat fakta hukum. Kedua penguatan politik dan hukum ini semakin melegitimasi  hasil Pilpres 2009.

Dalam perspektif yang sama, Indonesia telah pula mampu melewati lubang hitam krisis ekonomi dunia (the black hole of global economy) dimana episentrum krisis justru terjadi di sentra ekonomi dunia di Amerika Serikat. Kontraksi gawat ekonomi yang diestimasi bisa menekan pertumbuhan ekonomi ke angka 2-3 %/tahun tetapi ternyata mampu diatasi Pemerintah sehingga bisa bertahan di 4 s/d 4,5 %. Kata-kata “percepatan pemulihan ekonomi nasional” dengan berbagai stimulus fiskal dan insentif Pemerintah menandakan suatu pemikiran yang realistis-praktis merujuk pada data empiris bahwa Indonesia masih berada dalam tahap pemilihan dan sudah melewati “economic emergency” bukan di waktu “economic take off”  saja bahkan diharapkan di “happily economic landing” menuju Indonesia yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera.

Untuk mewujudkannya, tentunya harus dilandasi dengan semangat berbangsa dan bernegara. HUT RI ke 64 merupakan momen membangun patriotisme bangsa untuk semakin fokus pada (1). Membangun Indonesia yang bersatu, makanya adalah tepat jika Kabinet Presiden RI periode kedua SBY-Boediono ini masih menggunakan KBI (Kabinet Indonesia Bersatu). (2). Membangun rasa aman harus terus dijaga di dalam masyarakat. Berbagai peristiwa politik yang lalu “berlalu sudah”. Perlu ada pendewasaan politik untuk menerima kemenangan yang hakiki dan mengakui akan kekalahan yang juga terhormat. (3). Esensi keadilan adalah absolut sifatnya. Oleh sebab itu menempatkan sisi keadilan dalam tujuan hidup berbangsa dan bernegara adalah mutlak. Keadilan dengan perspektif yang lebih komprehensif berlaku pada keadilan dalam hukum, politik, ekonomi dan bahkan sosial. (4). Sistem politik di Indonesia semakin memperkuat basis ideologi pendemokrasian dalam perpolitikan dan perekonomian. Sehingga hasil yang akan dicapai tentunya adalah (5). Bagi kesejahteraan rakyat dalam semua bentuk, kawasan dan tingkatan. Melalui kesempatan yang berharga ini marilah kita raih kemajuan bangsa dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan RI ke 64 dengan mensukseskan segala program Pemerintah bagi kesejahteraan rakyat. Insya Allah kita memahaminya.

categories: Political Analyses

Leave a Reply