Tiada kalimat yang paling tepat untuk ditempatkan diawal analisis politik-birokrasi ini selain memberikan catatan betapa pentingnya membangun sinergisitas dalam bentuk “strategic political-bureaucratic partnership” antara jajaran kelembagaan legislatif kedepan dengan birokrasi pemerintahan yang ada. Proses politik dalam seleksi dan rekrutmen elit... Read→

Disamping Pemilu dan Pilpres, maka proses Pilkada dapat digunakan untuk menganalisis suatu sistem politik dan implikasinya terhadap struktur dan fostur birokrasi pemerintahan. Praktek perpolitikan dalam Pemilu  sangat jelas melibatkan secara penuh sisi politik dalam masyarakat yang mekanismenya melalui Partai Politik, bahwa untuk maju sebagai Caleg... Read→

Berbagai reaksi ditujukan akan implikasi keputusan MA No.15/0/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 lalu  terhadap komposisi kursi di DPR dan bisa juga membuka tabir reposisi kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jika konsisten melaksanakan keputusan MA ini, maka akan ada perombakan besar-besaran jumlah Caleg yang hilang dan bertambah yang telah disyahkan... Read→

Eksistensi dan supremasi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan dirinya menghasilkan regenerasi kepemimpinan dalam semua tingkatan dan bentuk. Tidak hanya kpemimpinan dalam politik, merekrut pimpinan di tingkatan birokrasi pemerintahan, tetapi juga para manajer ekonomi dan pembangunan serta tokoh-tokoh sentral sosio-kemasyarakatan. Apa yang kita... Read→

Dalam DPT Pilpres 2009 tercatat oleh KPU terdapat 177.195.786 pemilih, sedangkan dari hasil penghitungan akhir diperoleh angka 121.504.481 pemilih menggunakan suaranya dan ternyata terdapat 27,77 % atau 49.212.158 yang tidak menggunakan suaranya alias “golput”. Dari 121.504.481 yang memberikan suara (syah) pasangan SBY-Boediono menempati urutan... Read→

Silang pendapat kembali terjadi dalam sistem perpolitikan nasional  berkaitan dengan sistem hukum nasional. Legitimasi hukum dan demokrasi politik  idealnya berjalan seiring apalagi sisi utama hukum adalah memberikan kepastian dalam politik, keadilan dalam berdemokrasi dan kenyamanan dalam berusaha. Suatu konflik politik tidak bisa melalui solusi... Read→

Pemilu 2009 telah berakhir dan menghasilkan legislator di semua tingkatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Para pengemban amanah rakyat ini siap menjalankan roda politik kenegaraan dan roda “kepemerintahan” di Daerah bersama Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya dalama penyusunan Ranperda, formulasi RAPBD dan berbagai kebijakan publik politik... Read→

Ketika Pemilu 2009 “bersurai” sudah, maka akan terjadi lobo-lobi politik menjelang pelantikan dan tersusunnya pimpinan DPRD dalam semua kelembagaan internal DPR/D. Dinamika politik “lobi-melobi” akan terjadi dan jelas  akan menjadi issu yang menarik.  Kenapa demikian? Karena kemungkinan dalam susunan Pimpinan DPR/D yang berhak mengisi  hanya... Read→

Semenjak reformasi  (1999) yang mencapai titik optimumnya di Pemilu dan Pilpres 2004, maka sebagai negara demokratis dengan sistem politik konstitusional, Indonesia dihadapkan dengan problema pelaksanaan reformasi demokrasi itu sendiri. Jika Pemilu (Pileg) dan Pilpres bisa dilaksanakan serentak secara nasional di tahun yang bersamaan, maka tidak untuk... Read→

Negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat (+/- 230 juta jiwa) di dunia. Negara dengan wawasan nusantara ini merupakan negara dengan sistem politik paling demokratis terbesar dari sisi jumlah penduduk (175 juta Pemilih) apalagi dengan praktek politik pemilihan langsung Presiden dan Wakil... Read→