Kelembagaan DPRD merupakan institusi formal. Ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem politik Pemerintahan Daerah dan di Daerah. Implikasi hukum dan institusional dari posisi formal ini adalah anggota DPRD adalah pejabat publik yang dalam tugas kesehariannya tidak bisa dipisahkan dari sistem kenegaraan dan kepemimpinan (politik) nasional... Read→

“Mata” penduduk di Provinsi Kepulauan Riau semakin tertuju di paska Pemilu 2009 siapakah yang akan menjadi Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri dan Ketua-Ketua atau para Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri. Yang menjadi pokok perhatian bukan pada komposisi tata-urutan Parpol yang menang di tiga besar yang kemudian mengantar ... Read→

Beberapa tahapan penting dari Pemilu dan Pilpres selesailah sudah, tinggal proses politik  serimonial lagi.  Terlepas ada berbagai persoalan struktural-susbtansial-legal  dari hasil yang diumumkan oleh KPU, dan direvisi oleh KPK dan diputuskan lain oleh MK, namun tahapan Pemilu dan Pilpres harus jalan terus (political business must go on).  Tidak... Read→

Terdapat korelasi positif antara pemenangan Pemilu, dukungan rakyat pada Pilpres dan efektifitas program pembangunan (bersubsidi) pro-rakyat. Hal yang menarik adalah kebijakan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan objek untuk dibantu memberikan dukungan kuat pada Partai Demokrat dan Partai Golkar (pasangan SBY-JK dalam Kabinet Indonesia... Read→

Saat ini, kita tidak lagi melihat substansi kecuali agenda dan tahapan yang harus dilalui dalam Pilpres 2009 sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Walpres.  Politik secara institusional membuka jalan yang konstruktif bagi Parpol untuk menentukan arah perpolitikan nasional.  Namun tetap, rakyatlah yang... Read→

Sistem perpolitikan nasional tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Apalagi tindakan politik  harus mendapat legitimasi hukum. Bahkan ketidakpastian dalam politik dalam suatu konflik bisa menempatkan solusi politik melalui jalur dan alur hukum. Persoalannya adalah sampai sejauh mana sisi dan dominasi politik bisa... Read→

Artikel ini menganalisis jika penentuan Ketua DPR/D menggunakan sistem pleno-paripurna, dimana lima Parpol Besar (DPR) dan tiga Parpol besar (DPRD) akan diusung menjadi Pimpinan DPRD dan Ketuanya ditentukan oleh hasil pleno. Namun jika menggunakan Parpol yang menang Pemilu (nasional), maka hasilnya bisa berbeda. DPR jelas akan diketuai oleh Partai Demokrat,... Read→

Dalam politik, sukar menemukan sesuatu yang baku dan kaku, karena politik selalu bersifat dinamis dan fleksibel. Selalu ada pergeseran sikap dan prilaku politik  sehingga hal yang biasa dalam politik jika tidak ada kesamaan pola dan pendekatan  dalam memperkuat kepentingan politik dalam suatu posisi politik tertentu. Adopsi dan adaftasi dalam politik... Read→

Sebagai satu-kesatuan sistem politik yang bisa berjenjang (vertical hierarchical politics) dan bisa pula relatif lebih longgar (horizontal-non hierarchical politics), maka selalu ada korelasi positif antara hasil Pileg, Pilpres dan Pilkada.  Apalagi ketiga posisi penting yang harus diisi dalam jabatan politik-publik tersebut memiliki dimensi besar... Read→

Dalam politik kecuali sistem komunisme dan diktatorial, tidak ada satu partaipun yang bisa secara terus-menerus bertahan dan mengendalikan pemerintahan. Apalagi jika kekuatan Parpol lebih ke sisi kekuasaan formal (legislatif) yang semakin tersebar di kedaulatan rakyat (democracy) dan kemudian kekuasaan politik itu terbagi lagi di tangan Presiden (posisi... Read→