Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II benar-benar merepresentasikan sikap kultur politik “kolektifitas-tunggal” SBY yang berusaha sampai di “the last minite politics” mengakomodir terwujudnya distribusi politik-profesional  yang proforsional dalam rangka membangun daya kohesi politik dalam koalisi pemerintahan.  Suatu sikap stratejik... Read→

Proses rekrutmen pejabat politik publik di institusi eksekutif yang diformat untuk struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-Jilid II dibawah pemerintahan SBY-Boediono memasuki stadium sangat menentukan. Enam belas posisi sudah masuk ke seleksi “posisi jadi”. Ketiga posisi di Menko (Polhukam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat) yang menjadi “tiga... Read→

Pemilu dan Pilpres 2009 berlalu sudah, satu momen penting yang ditunggu oleh publik khususnya di bulan Oktober 2009 ini adalah format Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB-J-II). Sebagaimana yang dirilis misalnya oleh Sijori Mandiri (14/10/09) dan Koran Nasional Suara Karya,  mulai 17 Oktober 2009 proses rekrutmen para calon Menteri akan dimulai.... Read→

Prediksi para ahli dan pengamat politik dalam memetakan konstalasi perpolitikan Partai Golkar dibawah kepemimpinan DPP Partai Golkar yang baru sesungguhnya bisa bermacam-macam. Bisa positif-optimisme atau negatif-pesimisme. Namun kedua perspektif yang ditujukan ini harus dijadikan masukan berarti bagi membangun kinerja politik bagi para elit Partai... Read→

Dalam agenda perpolitikan secara nasional, maka bulan Agustus-September 2009 adalah bulan penuh pelantikan dan bintang-bintang politik. Baik bagi anggota DPR-RI dan DPD-RI, 33 DPRD tingkat Provinsi dan 440 DPRD Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Melalui pelantikan anggota DPR/D dan DPD-RI ini,  maka proses politik dalam seleksi dan rekrutmen elit sudah... Read→

Dalam suatu sistem politik, sukar sekali untuk mendikotomi antara kedaulatan Tuhan (theocracy) dengan kedaulatan rakyat (democracy). Tidak ada absolutisme dalam penerapannya di tataran empirikal di lapangan, sehingga muncul phenomena relatifitas dalam perpolitikan. Padahal esensi ajaran agama dalam mereferensi suatu perbuatan adalah hukum-hukumnya Tuhan... Read→

Sistem pemerintahan di Indonesi tersusun atas stratifikasi yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi seluruh kelembagaan nasional dan Daerah yang ada masuk ke dalam tiga jenjang tadi. Termasuk instansi atau institusi pemerintahan Pusat lainnya di Daerah (Kantor Bea Cukai, Pajak, Imigrasi, Karantina, Agama, dulu Otorita... Read→

Memperingati HUT RI ke 64 dalam konteks politik saat ini berada di tahun (2009) yang sangat menentukan bagi arah pembangunan bangsa ke depan. Hal yang paling menggembirakan adalah bahwa kita telah melaksanakan Pemilu 2009 dengan sukses, maka secara politik institusional akan terisi para elit baru dan lama (legislator) dalam kelembagaan yang sudah ada... Read→

Proses transformasi di trans-generasi elit terjadi di hasil Pemilu 2009. Re-generasi dalam retrutmen elit politik merefleksikan bekerjanya mesih kaderisasi Parpol.  Namun bisa saja re-generasi tidak merefleksikan dalam kategori umur dari politisi senior dan gaek ke politisi yunior yang muda. Karena ada juga wajah baru di DPRD adalah tokoh populer senior... Read→

Eksistensi status dan signifikansi fungsi DPRD yang bertugas di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus.  Pemahaman ini penting, agar berbagai kebijakan politik dan politik anggaran (APBD) yang disusun mereferensi pada kondisi dan potensi objektif  serta solusi bagi berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Terdapat beberapa persoalan pembangunan... Read→