Analisis spasial Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan betapa pentingnya posisi “Provinsi Segantang Lada”ini jika merujuk pada  pendekatan teori lokasi. Dua signifikansi dari determinesme geografis yang perlu dipahami yakni “geo-stratejik politik dan ekonomi. Provinsi “bumi Lancang Kuning” yang terletak antara 04o15’ Lintang Utara dan 0o45’... Read→

Jika Malaysia memainkan dua kata “Truely Asia” dan Singapura membranding “Uniquely Singapore” (www.visitsingapore.com atau www.visitors.sg) lalu bagaimana Singapore mengemasnya? Kemajuan Singapura semenjak 1824 yang dulu dikenal dengan “colonial entreport” telah mampu menjadi wadah bercampunrnya budaya Barat dan tradisi ke-Timuran (“a... Read→

Negara Indonesia dengan penduduk hampir 230 juta merupakan negara yang terluas dan terbanyak penduduknya dari 13 Negara ASEAN. Apalagi kemajuan negara ASEAN sudah tidak diragukan lagi terutama kemampuannya dalam menstabilkan ekonomi regional yang rata-rata tumbuh antara 6 s/d 7 persen dalam 10 tahun terakhir dan selalu cepat melakukan berbagai koreksi... Read→

Manajemen atau tata-kelola pemerintahan di tahun 2010 harus merespons positif akan penerapan Undang-undang No.14 Tahun 2008  yang telah diterbitkan dua tahun lalu yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).  Eksistensi paraturan perundangan ini merupakan jawaban akan idealisme perjuangan reformasi di Indonesia  untuk meningkatkan... Read→

Jika merujuk pada tipologi planologi perkotaan moderen yang tumbuh karena adanya kebijakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan  ekonomi ke pasar dunia, Kota Batam relatif lambat berkembang. Apalagi jika dikaitkan dengan inisiasi awal pembangunan fisik-infrastruktur ekonomi semenjak tahun 1970-an yang idealnya setelah hampir 40 tahun  berjejer... Read→

Setiap tahun Pemerintah (Kota dan Kabupaten) misalnya selalu disibukkan dengan pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari Tingkat Kelurahan sampai ke Kota/Kabupaten yang selanjutnya ke level Provinsi dan Pusat. Proses perencanaan dari bawah ini (bottom-up planning) merupakan platform awal mewujudkan demokrasi dalam pembangunan... Read→

Forum Komunikasi SKPD  (FKS) yang diinisiasi oleh Bappeda berusaha mengsinkronkan berbagai hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dengan hasil formulasi teknis kerja SKPD (bottom-up into top-down planning model) merujuk pada tupoksi dan aturan yang ada. Kesepakatan menetukan prioritas awal format pembangunan yang diinginkan khususnya yang ada dalam berbagai... Read→

Jika merujuk pada tiga pola kerjasama regional yang sudah ada (IMS-GT, IMT-GT, BMIP-EAGA), maka intensitas penguatan kerjasama trilateral antara Indonesia Singapura dan Johor wujud di dua  konsep yakni IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth “Economic” Triangle) dan SIJORI (Singapore-Johor-Riau). Kedua pola kerjasama ini terbentuk tahun 1990-1992... Read→

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Kota Batam khususnya memiliki dimensi geo-stratejik. Apalagi urusan yang berkaitan dengan telekomunikasi yang secara nasional sisi teknis normatif, prosedur, dan standar diatur oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kominfo) dengan Peraturan Menteri Kominfo No.23/M.KOMINFO/04/2009  dan dalam operasionalnya sudah... Read→

Sesungguhnya tidak “mudah dan murah” bagi suatu kawasan untuk ditetapkan sebagai FTZ, makanya dalam UU.No. 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah) dan UU.No.36 Tahun 2000 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) menegaskan pembentukan suatu kawasan FTZ harus dengan Undang-undang. Sehingga pembentukan FTZ Sabang berdasarkan Undang-undang No. 367Tahun... Read→