Secara teoritis-praktis sangat jelas bahwa FTZ menekankan sisi pertumbuhan dibandingkan pemerataan (more economic growth rather than social equality). Namun tanpa disengaja, jika FTZ yang lebih ke pola “neo-liberalisme” ini bisa membaea “multiflier dan spread effect” jika dikelola dengan baik terutama dalam penerimaan Negara dan pendapatan Daerah... Read→

FTZ (Free Trade Zone) dalam pengembangannya harus terintegrasi dengan FPZ (Free Port Zone). Oleh sebab itu UU.No. 44 Tahun 2007 dinamakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Yang juga mengaitkan antara kawasan perdagangan, pelabuhan ekspor-impor dan moda transportasi (laut dan udara) untuk mendukung kawasan FTZ (Batam-Bintan-Karimun)... Read→

Dalam kawasan FTZ,  banyak potensi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atas berbagai bisnis yang bisa dikembangkan.  Apalagi jika pemasukan PAD sekaligus memberikan manfaat lain bagi pengembangan suatu Kota. Jika penanganan industri limbah misalnya dikelola secara baik dan benar maka terdapat empat manfaat yang bisa diraih sekaligus bagi kemajuan... Read→

Kebijakan pengembangan FTZ jika tidak hati-hati bisa memunculkan disparitas pembangunan antar kawasan, dan segregasi sosial antar kawasan dan tersegmentasinya ekonomi secara sektoral (moderen-industri-perkotaan dengan tradisional-pertanian-pedesaan). Tidak hanya di sisi makro ekonomi, di sisi ekonomi mikro masyarakat juga akan terjebak ke ekonomi ketergantungan... Read→

Para pelaku pembangunan makro ekonomi khususnya para perencana kebijakan FTZ harus menempatkan  idealisme pembangunan makro ekonomi dalam konteks mikro sosial. Apalagi jika tujuan ditetapkannya suatu kawasan FTZ bukan semata-mata untuk meraih keuntungan sisi ekonomi secara spasial tetapi juga keberuntungan ekonomi secara sosial. Persoalan mengatasi... Read→

Para perencana dan pelaku pembangunan harus memiliki sikap arif dan hati-hati dalam menentukan sikap dan mengalokasikan anggaran fisik dalam kaitannya dengan mendukung suskesnya FTZ. Selalu terdapat paradoks dalam kebijakan antara memperkuat struktur ruang bagi percepatan bekerjanya “mesin FTZ” yang membutuhkan anggaran besar dengan penentuan skala... Read→

FTZ jika  dianalisis dari sisi akademik dan perspektif studi kebijakan publik sesungguhnya merupakan suatu aplikasi teori makro ekonomi pembangunan dengan fokus pada kebijakan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi asing dan domestik pada lokus tertentu. Jika kita berbicara tentang FTZ tentunya berkaitan dengan startegi spasial pengembangan... Read→

Semakin maju suatu bangsa, maka akan semakin besar pula tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam semua bidang. Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik menjadi semakin mendasar  khususnya atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif khususnya yang disediakan oleh Penyelenggara Negara/Pemerintah khususnya. Apalagi ketersediaan informasi... Read→

Jika FTZ ingin berkembang pesat, jangan abaikan sisi kenyamanan, keamanan dan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang memiliki relevansi yang kuat atas proteksi dan garansi keterjaminan pelayanan kesehatan terutama bagi investor (asing). Dalam skala tertentu tidak hanya investor dan pekerja asing yang melakukan perjalanan dan pekerjaan di kawasan... Read→

Para teori pembangunan khususnya di negara-negara berkembang selalu mengaitkan pembangunan suatu kawasan dengan adanya “katub dan kutub” pertumbuhan serantau (regional growth center). Apalagi jika suatu kota bisa tumbuh saling memperkuat (interlinked cities) bukan saling melemahkan satu dengan lainnya (predatoric cities). Memang tidak mudah untuk... Read→